[Bahasa] Khittah Otonomi Daerah

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

Hadi Prayitno
Direktur Eksekutif The Reform Initiative (TRI)


Perbincangan seputar otonomi daerah kembali mengemuka ke ruang publik setelah Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) pada 2024 lalu menyampaikan usulan perubahan kelima terhadap Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, lalu berlanjut menjadi program legislasi nasional (Prolegnas) 2025.

Selengkapnya:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Author

Hadi Prayitno