[Bahasa] Menelisik Anggaran Bencana
Hadi PrayitnoDirektur Eksekutif The Reform Initiative (TRI) Rangkaian bencana alam besar melanda Indonesia di pengujung 2025. Erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur, berlanjut dengan
Hadi PrayitnoDirektur Eksekutif The Reform Initiative (TRI) Rangkaian bencana alam besar melanda Indonesia di pengujung 2025. Erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur, berlanjut dengan
Muhammad Nurun NajibSocial Welfare Specialist – The Reform Initiatives Banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akhir November lalu kembali menunjukkan bahwa
Hadi PrayitnoDirektur Eksekutif The Reform Initiative (TRI) Bencana di Indonesia beberapa tahun terakhir didominasi Banjir, longsor, angin kencang, hingga gelombang tinggi. Sagala dkk. (2025) dalam policy brief yang
Hadi PrayitnoDirektur Eksekutif The Reform Initiative (TRI) Persinggungan saya dengan para pejuang keadilan dan kelestarian lingkungan hidup dimulai sejak akhir 2011, mengaitkan kerja advokasi anggaran
Fadillah PutraMember of Advisory Board at The Reform Initiatives (TRI) Cepat atau Selamat? Adalah dua pilihan yang saat ini menghambat reformasi birokrasi di Indonesia. Alih-alih
Fadillah PutraMember of Advisory Board at The Reform Initiatives (TRI) Tak banyak masyarakat mengetahui berapa banyak para pejabat negara menghabiskan uang negara untuk kebutuhan pribadi
Fadillah PutraMember of Advisory Board at The Reform Initiatives (TRI) 21 tahun sudah UU No. 25 Tahun 2004 mengamanatkan Musrenbang sebagai wujud, konon, demokrasi partisipatif.
Hadi PrayitnoDirektur Eksekutif The Reform Initiative (TRI) Reformasi 1998 menancapkan fondasi perubahan mendasar dalam proses transisi politik paling bersejarah sepanjang masa. Misi suci yang diemban
Muhammad Nurun NajibSocial Welfare Specialist – The Reform Initiatives Dunia dikejutkan kabar dari Albania. Pasalnya, negara kecil di kawasan Balkan tersebut telah mengambil kebijakan yang
Hadi PrayitnoDirektur Eksekutif The Reform Initiative (TRI) Kompas ideologis konstitusi memandu arah pengelolaan sumber daya alam pada satu tujuan, yaitu sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 33