Aceh merupakan provinsi yang memiliki hutan terluas kedua setelah Riau. Fungsi lindung hutan Aceh merupakan yang tertinggi diantara 9 provinsi lainnya di pulau Sumatera. Statistik
Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Pasal 28D menjamin setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Administrasi kependudukan merupakan hak
Era pembaharuan desa telah dimulai sejak penetapan naskah RUU Desa pada tanggal 23 Desember 2013 dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)
Negara berkewajiban untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam serta menggunakannya untuk kesejahteraan rakyat. Pemerintah daerah sebagai pelaksana dan penyelenggara pemerintahan di tingkat lokal juga berkewajiban
Pasal 1 Ayat 3, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memaparkan bahwa: Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan
Hasil Analisis Perencanaan dan Anggaran Sektor KehutananDi Kabupaten Malinau – Provinsi Kalimantan Timur The Reform Initiatives (TRI) telah mengembangkan instrumen analisis untuk melihat kebijakan anggaran
Pemerintah berkewajiban mendukung pendidikan sebagaimana tertuang dalam hasil amandemen keempat UUD 1945 pada tahun 2002 yaitu pasal 31 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5.
Hasil Analisis Perencanaan dan Anggaran Sektor Kehutanandi Kabupaten Muara Enim – Provinsi Sumatra Selatan The Reform Initiatives (TRI) telah mengembangkan instrumen analisis untuk melihat kebijakan
Hasil Analisis Perencanaan dan Anggaran Sektor KehutananDi Kabupaten Melawi – Provinsi Kalimantan Barat The Reform Initiatives (TRI) bersama jaringan masyarakat sipil telah mengembangkan instrumen analisis
Dalam menjalankan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) memiliki tagline “membangun OKI dari desa”. Tagline pembangunan tersebut merupakan manifestasi dari visi daerah
