Komitmen Indonesia terhadap desentralisasi telah membawa perubahan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, terutama dengan mendekatkan pelayanan dasar kepada warga. Namun, setelah lebih dari dua dekade pelaksanaan otonomi daerah, berbagai tantangan tata kelola masih menghambat optimalnya penyediaan layanan publik yang inklusif, efektif, dan akuntabel. Pemerintah daerah masih menghadapi kesenjangan kapasitas kelembagaan serta kualitas sumber daya manusia, khususnya pada aparatur sipil negara (ASN) tingkat muda dan menengah yang sejatinya merupakan tulang punggung birokrasi saat ini dan calon pemimpin birokrasi di masa depan.
Berbagai persoalan kapasitas masih ditemukan, antara lain keterbatasan kepemimpinan adaptif, lemahnya koordinasi lintas sektor dan lintas tingkat pemerintahan, terbatasnya strategi pelibatan masyarakat, serta kurangnya penguasaan keterampilan teknis, manajerial, dan inovatif yang dibutuhkan dalam tata kelola pemerintahan modern. Kondisi ini berdampak pada lambatnya inovasi, rendahnya kemampuan pemecahan masalah birokrasi, serta belum optimalnya pencapaian standar pelayanan minimal (SPM)
