[Bahasa] APBN dan Amanat Konstitusi
Hadi PrayitnoDirektur Eksekutif The Reform Initiative (TRI) Misteri Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026 telah terkuak. Pemerintah telah mengunggah Undang-Undang Nomor 17 tahun
Hadi PrayitnoDirektur Eksekutif The Reform Initiative (TRI) Misteri Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026 telah terkuak. Pemerintah telah mengunggah Undang-Undang Nomor 17 tahun
Hadi PrayitnoDirektur Eksekutif The Reform Initiative (TRI) By the end of 2025, Indonesia faced a familiar but all-too-expensive reality: disasters are no longer an exceptional interruption
Fajar B HirawanMember of Advisory Board at The Reform Initiatives Whether the new era of green industrialization brings shared prosperity will depend not only on
Muhammad Nurun NajibSocial Welfare Specialist – The Reform Initiatives (TRI) Setidaknya dalam dua dekade terakhir, Venezuela nyaris tak pernah luput dari sorotan dunia. Bukan hanya
Hadi PrayitnoDirektur Eksekutif The Reform Initiative (TRI) Istilah ekonomi hijau pertama kali disematkan oleh tiga tokoh ekonomi lingkungan terkemuka Pearce, Markandya, dan Barbier (1989) dalam
Yuna FarhanSecretary of Advisory Board at The Reform Initiatives (TRI) Kenaikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025 yang nyaris 3 persen tidak hanya menjadi
Muhammad Nurun NajibSocial Welfare Specialist – The Reform Initiatives (TRI) Lanskap ekonomi di Indonesia dalam satu dekade terakhir menunjukkan pola transformasi yang semakin menguat. Retail
Hadi PrayitnoDirektur Eksekutif The Reform Initiative (TRI) Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman, makanan semua tersedia. Penggalan lirik lagu
Hadi PrayitnoDirektur Eksekutif The Reform Initiative (TRI) Indonesia berada pada posisi yang tidak menguntungkan dalam peta risiko bencana Asia Pasifik. Dalam kurun 2020 hingga 2024,
Hadi PrayitnoDirektur Eksekutif The Reform Initiative (TRI) Desentralisasi merupakan reformasi tata kelola terbesar dalam perjalanan sejarah Indonesia. Pemerintah pusat selama masa Orde Baru memegang kewenangan