Bagaimana capaian pembangunan Kabupaten Nunukan selama empat tahun terakhir? Apakah target yang ditetapkan dalam RPJMD telah tercapai, dan tantangan apa saja yang masih perlu mendapat perhatian? Laporan Evaluasi Pembangunan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021–2024 disusun untuk menjawab pertanyaan tersebut melalui analisis yang komprehensif terhadap pelaksanaan pembangunan, pengelolaan keuangan daerah, serta pencapaian kinerja pemerintah daerah berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD.
Sebagai kabupaten perbatasan dan wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal), Nunukan memiliki karakteristik pembangunan yang berbeda dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, evaluasi ini tidak hanya mengukur tingkat pencapaian target pembangunan, tetapi juga mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun hambatan implementasi kebijakan, termasuk dinamika fiskal, kapasitas kelembagaan, serta tantangan pembangunan kewilayahan. Hasil kajian ini diharapkan menjadi masukan strategis bagi penyusunan kebijakan pembangunan daerah yang lebih adaptif, berbasis data, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Laporan ini kami publikasikan sebagai bagian dari komitmen The Reform Initiatives (TRI) dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis bukti (evidence-based policy). Kami berharap temuan dan rekomendasi yang disajikan dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta para pemangku kepentingan lainnya dalam memperkuat kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah.
